Kota-kota pesisir Indonesia dihadapkan pada tugas ganda: segera menghadapi urbanisasi dan beradaptasi terhadap bencana iklim.
Bencana-bencana ini termasuk kekeringan, badai, banjir, gelombang pasang, dan polusi air.
Pascaline Gaborit menuliskannya dalam laporannya yang terbaru " "Climate adaptation to Multi-Hazard climate related risks in ten Indonesian Cities: Ambitions and challenges", yang diterbitkan dalam ScienceDirect. Pascaline yang juga Pendiri Pilot4Dev, salah satu mitra Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) dalam artikel ini meneliti sepuluh kota pesisir kecil dan menengah di Indonesia yang saat ini tengah mengembangkan strategi ketahanan untuk mengatasi risiko bencana iklim.
Laporan ini menganalisis tingkat paparan yang mereka hadapi saat ini, termasuk tingkat ketahanan dan strategi mereka dalam mengatasi perubahan iklim. Lapora ini juga mengidentifikasi poin-poin diskusi utama terkait implementasi dan kelayakan strategi mereka ini.
Penulis dalam artikel ini berpendapat, pemerintah daerah semakin dihadapkan dengan pertukaran (trade-off) ketika memilih intervensi dan lingkungan atau distrik tertentu untuk diprioritaskan. “Level prioritasnya naik beberapa kali lipat, sehingga bisa merugikan yang lain,” tulisnya.
Strategi yang ada saat ini tampaknya tidak cukup untuk mengurangi, menanggapi, dan memulihkan dampak serta mengatasi kerentanan perubahan iklim.
Populasi di daerah pesisir dan di permukiman liar (informal settlement), terutama penduduk miskin, lebih terpapar langsung terhadap bahaya terkait iklim ini.
Hasil penelitian yang dilakukan di daerah juga menyoroti kesulitan kerja sama antar para pemangku kepentingan, adanya trade-off yang tak terhindarkan dan pilihan-pilihan sulit yang harus dihadapi, beserta kurangnya instrumen yang memadai dalam adaptasi iklim. Laporan ini menyeru pentingnya dilakukan penelitian tepat waktu yang lebih spesifik terkait adaptasi iklim terutama di perkotaan.
--##--
